Trump Desak Sidang Korupsi Netanyahu Dibatalkan, Sebut Penghinaan Hukum
Donald Trump menyerukan pembatalan sidang korupsi PM Israel Benjamin Netanyahu, menyebutnya sebagai penghinaan terhadap keadilan. Ia menilai Netanyahu layak diampuni di tengah konflik Gaza dan tekanan politik global.
TOPIKPUBLIK.COM – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, kembali membuat gebrakan di panggung politik internasional dengan menyerukan pembatalan sidang korupsi terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump menyebut proses hukum yang tengah berjalan sebagai sebuah "perburuan penyihir yang konyol" dan "penghinaan terhadap keadilan", dalam intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sistem hukum domestik Israel.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa proses pengadilan terhadap Netanyahu merupakan sebuah “travesty of justice”—sebuah penghinaan terang-terangan terhadap prinsip keadilan. “Sidang Netanyahu adalah TRAVESTY OF JUSTICE dan TIDAK BOLEH DIBIARKAN!” tulis Trump dengan huruf kapital penuh tekanan emosional. Ia bahkan menambahkan bahwa “Sidang Bibi Netanyahu harus SEGERA DIBATALKAN, atau diberikan pengampunan. Ia adalah pahlawan besar yang telah banyak berjasa bagi negara.”
Sidang Korupsi Netanyahu: Antara Tunda dan Tekanan Politik
Sidang kasus korupsi Netanyahu telah berlarut-larut sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu perang berkepanjangan di Jalur Gaza, sekaligus memperluas ketegangan menjadi konflik regional. Dalam kasus ini, Netanyahu didakwa menerima berbagai hadiah mewah dengan nilai lebih dari 260.000 dolar AS, termasuk cerutu, perhiasan, hingga sampanye mahal dari para miliarder, sebagai balas jasa atas keuntungan politik.
Tak hanya itu, ia juga menghadapi dua dakwaan tambahan yang berkaitan dengan intervensi terhadap media massa—Netanyahu dituduh berupaya memanipulasi pemberitaan dua media besar di Israel guna memperkuat citra politiknya menjelang pemilu.
Perang Gaza, Strategi Kekuasaan, dan Manuver Trump
Berbagai analis politik internasional mencermati bahwa kelanjutan kekuasaan Netanyahu sangat bergantung pada berlanjutnya konflik di Gaza. Dalam situasi yang kian memanas, militer Israel terus melakukan operasi ofensif, sementara kelompok perlawanan Palestina tak henti memberikan perlawanan bersenjata. Dalam konteks ini, pernyataan Trump dipandang bukan semata dukungan personal, tetapi bagian dari kalkulasi geopolitik dan agenda strategis kawasan.
Di sela-sela KTT NATO di Den Haag, Belanda, Trump kembali mengangkat isu Gaza. Ia menyebut adanya “kemajuan besar” terkait proses diplomatik dan menyatakan bahwa “kabar baik akan segera datang”. Ucapan ini memunculkan spekulasi bahwa intervensi Trump atas kasus Netanyahu merupakan bagian dari strategi AS yang lebih luas untuk mengakhiri perang Gaza, membebaskan sandera, dan mendorong kompromi hukum domestik di Israel.
Media nasional Israel, Kan, pada Kamis waktu setempat, mengutip sumber pejabat senior Israel yang menyebut bahwa langkah Trump adalah bagian dari “langkah regional yang serius” dan melibatkan aktor-aktor internasional dalam misi diplomatik yang terkoordinasi.
Respons Beragam di Dalam Negeri Israel
Meskipun Trump tetap populer di kalangan warga Yahudi Israel — berdasarkan survei Pew Research, 73 persen warga Yahudi Israel menyatakan kepercayaan pada Trump — intervensinya terhadap sistem hukum Israel menuai respons yang terbelah.
Simcha Rothman, Ketua Komisi Hukum Parlemen Israel dari Partai Zionisme Religius, secara tegas menolak campur tangan tersebut. “Bukan kewenangan Presiden AS untuk mencampuri urusan hukum negara lain, termasuk Israel,” ujarnya.
Namun, sebaliknya, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mendukung pembatalan sidang Netanyahu. Ia menilai bahwa kelanjutan sidang di tengah perang justru “menyimpang, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.”
Krisis Kemanusiaan di Gaza Kian Parah
Sementara perdebatan hukum dan politik berlangsung, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk secara dramatis. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan lebih dari 56.000 warga Palestina telah tewas akibat ofensif militer Israel. Krisis pangan semakin akut; Gaza berada di ambang kelaparan, dengan pasokan bantuan sangat terbatas dan sebagian besar dikendalikan oleh perusahaan kontraktor militer swasta asal AS.
Bahkan, dalam upaya mencari bantuan makanan, sedikitnya 549 warga Palestina dilaporkan tewas, mencerminkan kondisi yang sangat genting di lapangan.
Dalam konteks ini, Trump kembali menyerang kebijakan Israel dan Iran. Ia menyebut bahwa kedua pihak “telah terlalu lama berperang hingga kehilangan arah dan tujuan”. Ia juga mengecam serangan udara Israel yang dianggapnya sebagai respon berlebihan terhadap roket Iran yang menurutnya “tidak mengenai sasaran apa pun.”























