Pemkab Rokan Hilir Terancam Lumpuh, TPP Pegawai Kembali Terlantar

ROKAN HILIR — TOPIKPUBLIK.COM | Senin, 6 Oktober 2025. Pilar keempat demokrasi yang berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil). Hingga saat ini, roda pemerintahan daerah tersebut dinilai masih menghadapi berbagai persoalan serius tanpa adanya solusi yang jelas dan terarah.

Sejumlah permasalahan krusial yang membelit Pemkab Rokan Hilir dinilai menjadi indikator lemahnya kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, pembangunan, dan pelayanan publik. Berbagai persoalan lama belum juga terselesaikan, mulai dari tunda bayar proyek, lambannya realisasi pembangunan infrastruktur fisik tahun 2025, meningkatnya angka pengangguran akibat banyaknya tenaga honorer yang dirumahkan, hingga keterlambatan pembayaran TPP pegawai yang kembali membuat ASN di lingkungan Pemkab Rohil resah dan terlantar.

Kondisi ini diperparah dengan carut-marut tata kelola keuangan daerah yang semakin membebani masyarakat. Situasi di lapangan menunjukkan gejala stagnasi birokrasi yang kian memperlambat akselerasi pembangunan di berbagai sektor. Publik pun mulai mempertanyakan arah kepemimpinan daerah yang dianggap belum mampu memberikan solusi nyata atas persoalan-persoalan mendasar tersebut.

Tak berhenti di situ, keresahan masyarakat juga meluas akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, yang berdampak langsung pada nelayan dan pelaku usaha kecil. Dalam beberapa waktu terakhir, puluhan hingga ratusan warga turun ke jalan melakukan aksi protes dan membakar ban di depan Gedung DPRD Rokan Hilir, sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya respon pemerintah daerah dalam mengatasi keluhan masyarakat.

Situasi tersebut menandakan bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Rokan Hilir mulai mengalami erosi. Pemerintah daerah dinilai belum mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang kondusif, bahkan dianggap gagal menjaga kesinambungan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

Ketika dikonfirmasi terkait persoalan keuangan daerah dan keterlambatan pembayaran TPP pegawai, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir memilih bungkam dan tidak memberikan penjelasan apa pun kepada awak media. Sikap diam tersebut justru menambah tanda tanya besar publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, Fauzi Effrizal, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (6/10/2025), membenarkan adanya kendala terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama satu bulan terakhir. Menurutnya, Pemkab Rohil masih menunggu proses transfer dana dari Pemerintah Provinsi Riau ke kas daerah.

“Memang benar ada kendala terhadap pembayaran TPP pegawai. Saat ini Pemkab masih menunggu transfer dari provinsi ke daerah. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) 2025 disahkan, barulah akan kita selesaikan. Kami harap seluruh ASN bersabar menghadapi proses administrasi pemerintahan yang sedang berjalan,”
ujar Fauzi Effrizal, Sekda Rokan Hilir.

Berbagai kalangan masyarakat menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga di lingkungan Pemkab Rohil, serta menunjukkan betapa mendesaknya pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah agar tidak terus-menerus mengorbankan kesejahteraan aparatur sipil dan kepentingan publik.

Apabila kondisi stagnan ini terus berlanjut tanpa langkah konkret dari kepala daerah, maka bukan tidak mungkin Pemkab Rokan Hilir akan mengalami kelumpuhan total, baik dari sisi pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

???? Reporter: Panca Sitepu
✍️ Editor: Thab411 – TOPIKPUBLIK.COM