Gubernur Riau Dorong UMKM Naik Kelas dan Serap Tenaga Lokal

Gubernur Riau Abdul Wahid dorong kemitraan UMKM dengan perusahaan besar, targetkan 60% tenaga kerja lokal, sertifikasi halal-SNI, dan perluasan pasar global demi pertumbuhan ekonomi inklusif di Riau.

Gubernur Riau Dorong UMKM Naik Kelas dan Serap Tenaga Lokal
Gubernur Riau Dorong Kemitraan Strategis UMKM dan Perusahaan Besar, Targetkan 60 Persen Tenaga Kerja Lokal dan Ekspansi Pasar Global

TOPIKPUBLIK.COM – PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) H. Abdul Wahid menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan perusahaan besar sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Bumi Lancang Kuning. Langkah ini dinilai sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman sekaligus membuka ruang partisipasi luas bagi pelaku usaha lokal.

Dalam catatan resmi Pemerintah Provinsi Riau, hingga Triwulan II tahun 2025, tercatat sebanyak 957 UMKM di Riau telah menjalin kemitraan produktif dengan 70 perusahaan besar, menghasilkan nilai kerja sama ekonomi yang signifikan, mencapai Rp38 miliar, serta menyerap lebih dari 2.600 tenaga kerja baru. Capaian ini menjadi bukti konkret peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

“Riau saat ini berada di peringkat ke-2 se-Sumatera dalam realisasi investasi Triwulan II tahun 2025, dengan nilai investasi sebesar Rp12,67 triliun. Tapi bagi saya, bukan sekadar angka yang penting, melainkan bagaimana investasi ini berdampak langsung bagi UMKM dan kesejahteraan masyarakat Riau,” ungkap Gubernur Wahid dalam sambutannya pada acara Gebyar Kemudahan Perizinan Berusaha Tahun 2025 yang digelar di Mall SKA Pekanbaru, Senin (4/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubri mengungkapkan bahwa kontribusi tenaga kerja lokal dalam dunia usaha baru mencapai angka 40 persen, dan hal itu dinilainya belum ideal. Ia menargetkan bahwa ke depan minimal 60 persen tenaga kerja yang terserap dari investasi dan aktivitas usaha di Riau harus berasal dari SDM lokal.

“Minimal 60 persen tenaga kerja yang digunakan dalam dunia usaha di Riau adalah putra-putri daerah. Untuk mencapainya, Pemprov Riau akan memberikan dukungan pelatihan, pendidikan vokasional, serta menyesuaikan kurikulum agar sesuai kebutuhan dunia industri dan usaha,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wahid menekankan pentingnya standarisasi dan legalitas UMKM. Menurutnya, UMKM di Riau harus mampu menembus pasar nasional bahkan internasional, dengan memenuhi standar seperti sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta perizinan yang lengkap dan sah.

“Kita tidak ingin UMKM Riau hanya stagnan di pasar tradisional atau lokal. UMKM kita harus naik kelas, siap bersaing di pasar global, dan menjadi representasi kualitas produk daerah,” ujarnya penuh optimisme.

Acara Gebyar Kemudahan Perizinan Berusaha ini menjadi bagian dari roadshow layanan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemprov Riau bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Layanan ini meliputi fasilitasi perizinan usaha, sertifikasi halal dan SNI, konsultasi bisnis, akses pembiayaan, hingga pendampingan dan pelatihan manajerial.

Gubernur Wahid mengajak seluruh pelaku UMKM yang hadir untuk benar-benar memanfaatkan momentum ini. Ia berharap, layanan terpadu yang diberikan dapat menjadi jembatan akselerasi pertumbuhan UMKM Riau.

“Saya mengajak seluruh pelaku UMKM dan dunia usaha di Riau untuk memanfaatkan sebaik-baiknya seluruh fasilitas, layanan perizinan, sertifikasi, dan pendampingan usaha yang tersedia selama kegiatan ini. Jangan sia-siakan peluang besar ini,” pesannya.

Dengan langkah-langkah terintegrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap tercipta ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan, di mana UMKM tumbuh bersama sektor usaha besar, saling menguatkan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Transformasi UMKM menuju industri kreatif dan digital, peningkatan kualitas produk lokal, serta keberpihakan pada pelaku usaha kecil menjadi bagian tak terpisahkan dari visi besar Riau menuju provinsi unggulan berbasis ekonomi kerakyatan dan berdaya saing global.