Reformasi SDM Kementerian Haji, Siap Hadapi Haji 2026

TOPIKPUBLIK.COM – PEKANBARU – Reformasi besar tengah dilakukan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Salah satunya terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang kini tidak lagi hanya bersumber dari Kementerian Agama. Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME, usai memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 se-Provinsi Riau, Rabu (17/9/2025).

“SDM yang sifatnya mandatory memang sebagian besar berasal dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, terutama dalam aspek teknis pelaksanaan ibadah haji. Namun saat ini sebagian sudah bergeser ke Kementerian Haji melalui mekanisme assessment terbuka, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ungkap Wamenhaj.

Reformasi SDM Lintas Kementerian

Menurut Dahnil, Kementerian Haji dan Umrah kini membuka ruang seleksi bagi aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian dan lembaga. Tidak hanya terbatas pada Kemenag dan Kemenkes, peluang itu juga bisa diikuti oleh pegawai dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, hingga instansi strategis lainnya.

“Siapa pun yang berminat, khususnya untuk jabatan eselon I, II, dan III, dapat mengikuti assessment secara terbuka dan transparan. Ini bagian dari upaya memperkuat integritas dan profesionalisme birokrasi haji Indonesia,” jelasnya.

Langkah tersebut, kata Dahnil, merupakan reformasi struktural penyelenggaraan haji yang bertujuan menghadirkan pelayanan prima, akuntabel, serta mengurangi potensi maladministrasi dalam birokrasi.

Kebutuhan Besar SDM, CPNS Jadi Solusi

Dahnil juga menegaskan bahwa kebutuhan pegawai di kementerian baru ini sangat besar. Salah satu mekanisme pengisiannya melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan disesuaikan dengan persetujuan Kementerian PAN-RB.

“Dari pergeseran pegawai Kementerian Agama saja, proyeksi kebutuhan bisa mencapai sekitar 4.000 orang di seluruh Indonesia. Tentu jumlah ini akan dipetakan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya.

Sinergi Lintas Wilayah Hadapi Haji 2026

Forum koordinasi di Pekanbaru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas wilayah dalam menghadapi penyelenggaraan haji 2026. Fokusnya adalah peningkatan kapasitas teknis dan manajerial, sehingga seluruh proses dapat berjalan lebih profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan jamaah haji Indonesia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Riau, Muliardi, menyambut baik arahan dari Wamenhaj.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil konsolidasi ini dengan memperkuat kerja sama bersama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan haji ke depan semakin baik dan sesuai standar pelayanan publik,” ucapnya.

Diskusi Hangat, Antusiasme Tinggi

Kegiatan yang dihadiri pejabat Kemenag Riau, para Kepala Seksi Haji dari seluruh kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait itu berlangsung penuh antusiasme. Diskusi mengerucut pada pembahasan tantangan lapangan, solusi strategis, hingga berbagi pengalaman teknis penyelenggaraan haji sebelumnya.

“Melalui forum konsolidasi ini, kita optimistis penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, serta menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih nyaman, aman, dan berkesan bagi jamaah Indonesia,” tutup Dahnil.