Bupati Siak Perjuangkan PSR dan Jalan Produksi ke BPDPKS

JAKARTA — TOPIKPUBLIK.COM – Dalam upaya memperkuat sektor perkebunan sawit rakyat dan mendorong ekonomi hijau berkelanjutan, Bupati Siak Dr. Afni Z melakukan kunjungan kerja strategis ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret Pemkab Siak untuk memperjuangkan pembangunan jalan produksi, program peremajaan sawit rakyat (PSR), serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani sawit di Kabupaten Siak.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting mempererat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPDPKS, terutama dalam pelaksanaan program nasional PSR dan pengembangan ekonomi berbasis ekologi. Agenda ini sejalan dengan visi besar Bupati Afni Z, yakni “Terwujudnya Kabupaten Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi.”

63,6 Persen Lahan Sawit Siak Milik Rakyat

Dalam paparannya di hadapan jajaran BPDPKS, Bupati Afni memaparkan bahwa 63,6 persen lahan perkebunan di Kabupaten Siak adalah milik rakyat, dengan total luas mencapai 229.974 hektare. Adapun perkebunan swasta mencakup 33,7 persen, dan milik negara 2,7 persen.
“Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran petani rakyat dalam menopang ekonomi daerah. Karena itu, dukungan BPDPKS untuk program peremajaan dan sarana produksi menjadi sangat penting,” ujar Bupati Afni.

Hingga kini, realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Siak telah mencapai 5.184 hektare dengan nilai bantuan sekitar Rp137,5 miliar, melibatkan 2.105 pekebun dari 34 kelembagaan petani di lima kecamatan.
Pada tahun 2025, peremajaan seluas 1.200 hektare sedang berjalan, sementara untuk tahun 2026, Pemkab Siak telah mengusulkan tambahan 1.085 hektare di 8 desa dan 6 kecamatan.

Pembangunan Jalan Produksi dan Sarana Penunjang Perkebunan

Bupati Afni menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana (sapras) pendukung perkebunan menjadi prioritas utama Pemkab Siak guna meningkatkan produktivitas sawit rakyat.
“Program BPDPKS tahun 2023–2024 terbukti memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani sawit di Siak,” ungkapnya.

Data BPDP menunjukkan bahwa nilai realisasi program sarpras mencapai Rp11,5 miliar, mencakup:

• Peningkatan dan pembuatan jalan kebun menuju akses umum/pelabuhan di Koperasi Tenera Jaya, Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, sepanjang ±3,3 km.

• Pengadaan dump truck untuk Koperasi Karya Dharma III, Kampung Keranji Guguh, Kecamatan Koto Gasib (2024).

• Peningkatan akses jalan kebun ke pelabuhan di Koperasi Produsen Rimba Mutiara Banso Riau, Kampung Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, sepanjang ±8 km.

Langkah-langkah tersebut memperkuat rantai pasok sawit dan menurunkan biaya logistik petani secara signifikan.

Fokus 2026: Penguatan SDM dan Regenerasi Petani Sawit

Selain sarpras, Bupati Afni juga menyoroti pentingnya penguatan SDM petani sawit dan keluarga pekebun. Untuk tahun 2026, Pemkab Siak mengusulkan 12 jenis pelatihan bagi 743 peserta yang terdiri dari pekebun, penyuluh, pengurus kelembagaan, dan ASN pendamping.
Materi pelatihan mencakup budidaya modern, panen-pascapanen, penerapan ISPO, pembuatan pupuk organik, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha produktif.

Program tersebut akan diintegrasikan dengan Beasiswa Anak Petani Sawit (BAPS) yang diinisiasi BPDPKS.
Pada tahun 2025, dari 332 pendaftar, sebanyak 211 peserta telah diterima.
“Dengan jumlah 27.009 kepala keluarga petani sawit di Siak, kami berharap kuota beasiswa dapat ditingkatkan agar regenerasi tenaga ahli perkebunan berjalan optimal,” ujar Bupati Afni.

Ia menambahkan, “Kami ingin anak-anak petani sawit di Siak menempuh pendidikan tinggi dan kembali membangun daerahnya. Ini investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekonomi rakyat.”

BPDPKS Apresiasi Komitmen Siak Kembangkan Sawit Berkelanjutan

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen BPDPKS, Adi Sucipto, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Pemkab Siak.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Bupati Siak dalam memperkuat kelembagaan petani dan menyiapkan usulan PSR serta sarpras secara lengkap dan sesuai regulasi. Sinergi ini sangat penting agar program BPDPKS berjalan efektif di daerah,” ujar Cipto.

BPDPKS menegaskan bahwa program PSR dan sarpras bertujuan meningkatkan produktivitas tanpa memperluas lahan, sekaligus mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani rakyat.
Selain itu, BPDPKS juga membuka peluang kolaborasi di bidang pengembangan SDM, penelitian dan hilirisasi, serta promosi produk sawit berkelanjutan.

“Dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah, kami yakin pelaksanaan PSR di Kabupaten Siak bisa menjadi contoh praktik terbaik dalam tata kelola sawit rakyat yang produktif, transparan, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Langkah Lanjut: Konsolidasi dan Strategi Penguatan Daerah

Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, Bupati Afni menegaskan akan segera mengumpulkan seluruh OPD terkait untuk membahas hasil pertemuan dengan BPDPKS dan menyusun langkah strategis penguatan usulan Kabupaten Siak ke depan.
“Kami akan memastikan setiap usulan program berjalan sinergis dan membawa manfaat langsung bagi petani sawit,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi petani sawit, sekaligus mendukung transisi menuju perkebunan berkelanjutan dan ekonomi hijau di Provinsi Riau.