Peningkatan PAD Pekanbaru, Wako Hadiri Penyerahan LHP BPK Riau

Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho, terima LHP BPK Riau 2025. Optimistis tingkatkan PAD, kelola aset daerah, dan raih opini WTP.

Peningkatan PAD Pekanbaru, Wako Hadiri Penyerahan LHP BPK Riau
Teks foto: Pemko Pekanbaru, menerima LHP Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam PAD dan barang milik daerah tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau, Kamis (12/2/2026)

PEKANBARU – TOPIKPUBLIK.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pemerintah Daerah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan barang milik daerah tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau, Kamis (12/2/2026).

Penyerahan LHP ini berlangsung secara resmi dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, didampingi Plt Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Ingot Ahmad Hutasuhut, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Usai menerima LHP, Wako Agung menegaskan bahwa laporan tersebut memuat apresiasi dan beberapa koreksi dari BPK RI. "Apresiasinya karena dibandingkan tahun 2024, PAD Kota Pekanbaru di tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan hampir Rp400 miliar," ujar Wako Agung.

Sementara itu, terkait koreksi yang diberikan BPK, Wako Agung menyebut beberapa hal penting, antara lain upaya peningkatan PAD lebih maksimal di tahun mendatang, pengelolaan tata kelola parkir, serta pencatatan beberapa aset milik daerah yang belum terdokumentasi.

"Catatan BPK ini menjadi penyemangat dan dasar kami untuk bekerja lebih keras, agar Pekanbaru bisa menjadi kota yang mandiri secara fiskal," tambah Wako Agung dengan penuh optimisme.

Lebih lanjut, Wako Agung menegaskan keyakinannya bahwa dengan perbaikan pengelolaan PAD dan aset daerah, Pemko Pekanbaru akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam waktu dekat. "Kami optimistis bahwa Pekanbaru mampu mencapai standar pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional," tuturnya.

Penyerahan LHP BPK RI ini menjadi momentum penting bagi Pemko Pekanbaru, tidak hanya sebagai bentuk evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar perencanaan strategis peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset publik. Ke depan, fokus Pemko adalah memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan PAD, dan memastikan semua aset daerah tercatat secara akurat, sehingga mendukung visi Pekanbaru sebagai kota mandiri, transparan, dan berdaya saing tinggi.