Pelatihan Petani Sawit Riau Perkuat Koperasi dan SDM

TOPIKPUBLIK.COM - PEKANBARU – Program pelatihan pengembangan kelembagaan dan peningkatan usaha bagi petani kelapa sawit di Provinsi Riau terus mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Kegiatan ini digelar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan sawit nasional, khususnya di wilayah sentra sawit seperti Riau.

Salah satu peserta dari angkatan pertama, Japolmen Damanik, yang berasal dari Kelompok Tani Desa Bangun Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan program pelatihan ini. Dalam testimoninya saat mengikuti pelatihan yang berlangsung di Hotel Novotel Pekanbaru, Jumat (20/06/2025), Japolmen menegaskan bahwa kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi petani di lapangan.

“Tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Pelatihan kelembagaan dan penguatan usaha ini sangat membantu kami memahami cara kerja koperasi, menyusun administrasi usaha, dan mengelola potensi perkebunan sawit secara berkelanjutan,” ujarnya.

Japolmen menilai pelatihan ini bukan sekadar ruang edukasi, tetapi juga bentuk konkret perhatian pemerintah terhadap para petani swadaya dan kelompok tani di daerah. Menurutnya, materi yang disampaikan sangat aplikatif dan menyentuh langsung pada kebutuhan dasar petani sawit, mulai dari pembentukan koperasi, penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga pengelolaan usaha perkebunan secara profesional.

“Ini bukti bahwa negara hadir dan berpihak kepada petani. Apalagi kami dibekali dengan ilmu yang menyasar langsung ke akar permasalahan yang selama ini kami hadapi di lapangan. Harapannya, tentu program seperti ini terus berlanjut dan ditingkatkan,” tegas Japolmen.

Sementara itu, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menjelaskan bahwa pelatihan ini disusun dengan pendekatan sistematis dan menyeluruh, untuk membekali para petani sawit, pengurus kelompok tani, hingga manajer koperasi dengan kompetensi dasar kelembagaan serta wawasan kewirausahaan sektor perkebunan.

“Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam bidang perkoperasian, mulai dari pendirian koperasi, penyusunan AD/ART, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), hingga sistem dan prosedur manajemen koperasi yang baik dan benar,” ungkap Sukim.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, dari tanggal 18 hingga 28 Juni 2025, dengan pendekatan partisipatif dan praktik langsung. Para peserta dibimbing secara intensif oleh narasumber profesional, baik dari praktisi perkebunan, ahli koperasi, hingga pelatih kewirausahaan sektor agroindustri.

“Selain materi kelembagaan, peserta juga mendapatkan pelatihan teknis tentang pengelolaan keuangan koperasi, sistem pengawasan internal, serta cara mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis potensi lokal dan kearifan desa,” tambahnya.

Dengan antusiasme tinggi dari peserta, sinergi antara BPDPKS dan BBPMKP diharapkan mampu menciptakan ekosistem perkebunan kelapa sawit yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi kelembagaan petani sawit agar siap menghadapi tantangan global industri sawit ke depan.

“Peningkatan kualitas SDM perkebunan adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha tani. Bila petani memiliki keterampilan manajerial dan kemampuan kewirausahaan yang baik, maka kesejahteraan masyarakat desa akan tumbuh secara organik,” jelas Sukim.

Ia menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang agar hasilnya dapat langsung diterapkan oleh kelompok tani di masing-masing wilayah. Dengan demikian, pengetahuan tidak berhenti di ruang seminar, melainkan diimplementasikan dalam bentuk koperasi yang sehat, usaha tani yang mandiri, dan komunitas petani yang kuat dan visioner.

“Sebagaimana kita pahami, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan nasional yang tidak hanya menopang devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong pembangunan pedesaan, serta meningkatkan taraf hidup petani. Maka, program ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan pertanian yang inklusif dan berkeadilan,” pungkas Sukim Supandi.