Asmar Targetkan WTP, LKPD Meranti 2025 Diserahkan ke BPK

PEKANBARU – TOPIKPUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, di kantor BPK Perwakilan Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Momentum ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.

Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar didampingi oleh Sekretaris Daerah Sudandri, Inspektur Daerah Rawelly, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fajar Triasmoko. Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan kualitas laporan keuangan yang disusun.

Dokumen LKPD diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh kedua belah pihak sebagai simbol dimulainya proses audit.

Tahapan Krusial Menuju Opini BPK

Penyerahan LKPD unaudited merupakan tahapan krusial dalam proses audit keuangan daerah. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menetapkan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Binsar Karyanto mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyampaikan laporan. Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu merupakan indikator awal dari disiplin pengelolaan keuangan daerah.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemkab Meranti yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Kami berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat kooperatif dalam menyediakan data yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan tim auditor sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan, sekaligus membuka peluang bagi Meranti untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Sementara itu, Bupati Asmar menegaskan bahwa penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Riau atas peran aktifnya dalam memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.

“Penyerahan LKPD ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Target Kembali Raih Opini WTP

Lebih lanjut, Bupati Asmar menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan menargetkan perolehan opini WTP. Target ini menjadi penting setelah sebelumnya Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk mencapai target tersebut, ia menginstruksikan seluruh OPD agar memberikan dukungan penuh terhadap proses audit, mulai dari penyajian data hingga kesiapan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

“Saya minta seluruh OPD benar-benar serius dan kooperatif dalam proses audit ini. Sajikan data yang lengkap, tepat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan agar kita bisa meraih kembali opini WTP,” tegas Asmar.

Cermin Tata Kelola Pemerintahan

Perolehan opini WTP dari BPK merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Opini ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan penyerahan LKPD tepat waktu dan komitmen perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Reporter: Ade Tian Prahmana